BERITA POSPUBLIKNEWS.COM

Devrin Anggota Investigasi Distrik LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Bekasi Redaksi: BERITA POSPUBLIKNEWS.COM KOTA BEKASI -Pembangunan Gedung Balai Patriot dengan “Proyek  senilai Rp25 miliar lebih  dalam rehap total bangun gedung Balai Patriot, Kota Bekasi, tender belum umumkan pemenang, tapi persiapan sudah dimulai”.bahkan dalam lelang aset' pun belum adanya pengumuman, sehingga menimbulkan pertanyaan publik. "Gedung Balai Patriot Kota Bekasi yang sedang tahap pembangunan walau belum ada papan pengumuman " lelang " terkait penghapusan Aset " Hal tersebut dipertanyakan oleh Anggota Investigasi Distrik LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Bekasi, Devrin yang menyatakan ini tidak adanya pengumuman bahkan aneh belum adanya lelang aset' penghapus sudah adanya mulai pekerjaan proyek pembangunan gedung balai patriot Kota Bekasi. Rabu (25/2/2026). Dasarnya, kata Devrin, Perpres Nomor: 16 Tahun 201...

Redaksi : BERITA POSPUBLIKNEWS.COM​BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERBANG NUSA , Jamalludin.SH secara resmi menyatakan sikap untuk mendukung penuh seluruh langkah dan pergerakan yang dilakukan oleh aktivis kemanusiaan sekaligus tokoh pemuda Bekasi, Frits Saikat. ​Dukungan ini diberikan menyusul konsistensi Frits Saikat dalam mengawal berbagai isu sosial, kebijakan publik, hingga advokasi bagi masyarakat kecil di wilayah Kota Bekasi. ​Satu Visi dalam Perjuangan Sosial ​Ketua Umum DPP LSM GERBANG NUSA menegaskan bahwa sosok Frits Saikat memiliki rekam jejak yang sejalan dengan visi lembaga dalam menegakkan keadilan dan transparansi. ​"Kami melihat dedikasi Saudara Frits Saikat bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata di lapangan. Oleh karena itu, DPP LSM GERBANG NUSA siap berdiri bersama dan mengawal setiap pergerakan beliau di Kota Bekasi," tegas perwakilan DPP dalam keterangan persnya. ​Poin-Poin Utama Dukungan...

Redaksi: BERITA POSPUBLIKNEWS.COM Kota Bekasi - Frits Saikat Diskop-UKM GAGAL TOTAL! Pengawasan dan Pembinaan Diskop-UKM Kota Bekasi Hanya Sebatas Omong Kosong: Ribuan UMKM Terlantar, Bantuan Diduga Masuk Kantong "UMKM Fiktif"   Kota Bekasi, 22 Februari 2026 – Bila kata "KERJANYA TIDUR" sudah terlalu sopan untuk  Diskop-UKM (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah) Kota Bekasi kembali menunjukkan wajah sebenarnya: lemah, tidak bertanggung jawab, dan jelas-jelas gagal menjalankan amanah yang diemban – sementara ribuan pelaku usaha mikro dan kecil terlantar tanpa data resmi dan dukungan yang layak.   Frits Saikat, Aktivis Sosial yang tidak bisa diam melihat kondisi ini, mengungkapkan fakta yang menyakitkan: "Meskipun mereka selalu mengoceh telah melakukan berbagai upaya, kenyataannya pendataan tidak menyeluruh dan pendampingan hanya sekadar ria. Seolah-olah UMKM hanya ada untuk dijadikan boneka dalam laporan kemajuan yang dibuat-buat....

Redaksi: BERITA POSPUBLIKNEWS.COM Kabupaten Bekasi- Pemukiman warga tanggul di kampung Tambun Impres RT 18 RW 10 yang terletak di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di guyur hujan semalaman saja langsung tergenang seperti lautan ataupun kali. Jum'at ( 20/02/2026) Walaupun penanganan telah di lakukan beberapa bulan lalu dengan di normalisasi sungai khususnya pengerukan lumpur oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bukan malah lebih baik malah sebaliknya makin meluas area banjirnya di sebabkan hanya di buatkan tanggul tanah , tidak dilakukan normalisasi pembetonan sebagian penyanggah tanggul. Warga di keluhkan atas prilaku penanganan banjir yang belum selesai di kerjakan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tersebut alih-alih dapat mengurangi debit air banjir malah semakin meluas. Pekerjaan mengatur saluran air (sanitasi ) di pemukiman warga di RT 18 RW 10 Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan ...

Redaksi: BERITA POSPUBLIKNEWS.COM Kota Bekasi - Frits Saikat salah seorang Aktivis Sosial menanggapi rotasi mutasi senyap 117 Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP, secara serentak pada Jumat (13/2/2026), yang mencakup 92 kepala SDN, 24 kepala SMPN, dan 1 kepala TKN.  Frits Saikat berpendapat, Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, rotasi mutasi pejabat eksekutif biasanya melibatkan beberapa pihak, termasuk legislatif. Namun, tingkat keterlibatan legislatif bisa berbeda-beda tergantung pada jenis jabatan dan konteksnya. Frits menambahkan, Dalam beberapa kasus, eksekutif mungkin perlu mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari legislatif untuk melakukan mutasi atau rotasi pejabat. Contohnya, untuk jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan daerah, seperti kepala dinas atau badan, mungkin perlu ada persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Namun menurutnya untuk jabatan-jabatan lain, eksekutif mungkin memiliki kewenangan preogratif untuk melakukan mut...